Januari 30, 2016
‘‘KENTUT’’ merupakan judul yang tak lazim untuk sebuah film layar lebar. kentut yang bagi sebagian orang dianggap remeh, namun dalam film ini diceritakan bahwa kentut sangat penting serta dapat menggoyang situasi politik yang ada. Film ini menceritakan tentang persaingan dua kandidat untuk menjadi kepala daerah suatu kabupaten bernama ‘kuncup mekar’. Kedua kandidat ini mencerminkan dinamika pilkada di negeri ini, Patiwa sebagai calon yang pintar, cerdas, dan konvensional sedangkan Jasmera merupakan kandidaat yang memanfaatkan ketenaran artis dangdut sebagai pendulang suara.
Di
film ini digambarkan Patiwa sebagai orang yang mengedepankan
pendekatan langsung kepada masyarakat dengan mengangkat isu pendidikan
dan kesehatan. Sedangkan Jasmera digambarkan sebagai orang yang
melakukan kampanye hiburan dengan mengundang artis dan berkampanye
keliling dengan diarak pendukungnya. Dua tokoh tersebut menggambarkan
bagaimana kondisi politik negeri ini saat ini, masih banyak tokoh
politik yang rela mengeluarkan berapapun biaya kampanye untuk bisa
terpilih demi mendapatkan kekuasaan.
Ada
satu adegan dalam film ini yang menarik dan dapat kita diskusikan
tentang bagaimana pembuatan dan perencanaan kebijakan daerah yang
efektif. Dalam setting debat kandidat yang diikuti oleh Patiwa dan
Jasmera, terlihat bahwa Patiwa lebih mengedepankan perencanaan yang
matang untuk kebijakan yang akan diambil. Sedangkan Jasmera sebaliknya,
ia mengutamakan aksi terlebih dahulu tanpa menghiraukan resikonya, yang
penting rakyat langsung merasakan manfaatnya. Seperti inilah kutipan
debat mereka :
Patiwa : jika saya terpilih nanti, saya akan mengucurkan bantuan bibit-bibit jagung dan juga sapi-sapi......
Jasmera :
Bencana, ini bakal menjadi bencana. Kita semua tahu bahwa masyarakat
kita senang pesta, Pesta ,dan banyak sapi dipotong untuk pesta, pesta
sunatan, pesta kawinan, pesta ulang tahun, pesta keagamaan. Itulah
sebabnya sampai hari ini di negeri ini kita tidak bisa berswasembada
daging.
Jagung?
Jagung-jagung itu sangat memerlukan cahaya matahari, dan saat ini di
negeri kita lebih sering terkena bencana banjir, apa jadinya? Para
petani tidak akan bisa mengembalikan kredit bibit jagung dan sapi, sudah
miskin banyak utang pula.
Patiwa : pak Jasmera saya ini belum menjelaskan program saya secara detail.
Jasmera :
Rakyat tidak perlu banyak rencana ibu. Di negeri ini antara kebenaran
dan kebetulan itu tipis bedanya. Jadi segera lakukan sekarang, sikat
dulu urusan belakangan.
Itulah
kutipan dialog dalam film ‘kentut’ tentang program kedua kandidat,
program tersebut pasti membutuhkan payung hukum untuk melaksanakan
program-program mereka. Maka dari itu disini perencanaan suatu kebijakan
sangat penting agar kebijakan itu dapat berjalan dengan efektif dan
memberi manfaat yang pasti kepada mayarakat. Namun perlu dicatat bahwa
meskipun perencanaan sangat penting, implementasi dan tindakan yang
dilakukan menjadi tolak ukur berhasil tidaknya kebijakan tersebut.
Jika
perencanaan tanpa diikuti implementasi maka perencanaan tersebut akan
menjadi sia-sia, begitu juga sebaliknya jika implementasi atau tindakan
tanpa perencanaan yang matang maka akan menimbulkan kerusakan dan
bahkan kehancuran. Itu bisa terjadi karena dalam perencanaan kita
menghitung dan memperkirakan berbagai potensi masalah serta
faktor-faktor yang mendukung sebuah kebijakan. Jika fase ini tidak
dilalui dengan benar maka akan menemui kendala yang belum di
perhitungkan dan dapat menghambat implementasi kebijakan tersebut.
Banyak
dialog-dialog dan adegan dalam film ini yang digambarkan secara lucu
dan kritis sehingga tidak terkesan formal dan kaku sebagaimana kehidupan
politik dan birokrasi sebenarnya. Untuk mengetahui lebih lanjut
tentang bagaimana sebuah kebijakan seharusnya diambil dan berbagai
resiko yang berada didalamnya maka sebagai contoh lebih baik kita ikuti
dialog Patiwa dan Jasmera.
Jasmera : ....program pertama saya adalah melegalkan perjudian untuk membiayai pembangunan agar rakyat segera bisa kaya raya.
Patiwa :
anda keterlaluan! rakyat kita ini kan sarat religius pak Jasmera,
kalau anda sampai melakukan hal itu maka akan timbul masalah sosial
baru.
Jasmera :
nah, inilah yang selalu saya tentang pemimpin yang munafik, anda bisa
bicara begini karena anda terlahir sebagai orang kaya, kalau anda
terlahir sebagai orang miskin bagaimana? Yang kita lakukan saat ini dan
mulai kemarin sampai hari pemilukada nanti adalah sebuah perjudian yang
dilegalkan
Patiwa : jangan-jangan kalau anda jadi bupati pelacuran pun akan anda legalkan
Jasmera :
iya kenapa tidak? Dari pada mereka ngeteng dijalan, sebagai komoditi
nilai jualnya sangat rendah. Apa salah kalo kita kelola secara
profesional sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, ya to?
Dibandingkan
dengan mengumpulkan mereka semua kemudian kita kirim keluar negeri
sebagai pembantu, lalu pulang kembali ketanah air sebagian mereka
bunting. Anda pilih mana?
Selain
cuplikan dialog diatas masih ada dialog tentang program yang akan
dilakukan oleh Jasmera jika terpilih nanti, seperti dalam bidang
pertanian ia akan meningkatkan kualitas padi yang terkontrol dengan
memanfaatkan teknologi baru dalam pelaksanaannya.
Seperti
itulah kira-kira gambaran tentang bagaimana pemerintah baik pusat
maupun daerah dalam berpolitik, dan dalam merumuskan kebijakan publik.
Dalam konteks kebijakan publik, ada beberapa kondisi yang dihadapi dan
dialami oleh beberapa daerah di Indonesia dalam merumuskan kebijakan
daerahnya. Sebagai contoh oleh Jasmera tentang perjudian dan pelacuran,
saat ini kita mengenal istilah ‘lokalisasi’. Lokalisasi merupakan buah
dari kebijakan daerah yang melegalkan pelacuran, sebuah keputusan yang
berisiko tinggi. Namun kenapa kebijakan tersebut tetap diambil?
Sebelum
kebijakan tersebut diambil pastilah pemerintah daerah sudah melakukan
berbagai kajian dan perumusan tentang bagaimana mengatasi
pelacuran-pelacuran yang merajalela. Mereka pasti memiliki berbagai
macam alternatif kebijakan beserta resiko yang harus dihadapi juga
manfaat langsung yang dapat dirasakan. Jika pelacuran itu tidak
dijadikan satu dalam sebuah tempat khusus yang memang dikhususkan untuk
kegiatan tersebut, maka dampak sosialnya akan lebih besar, karena para
psk akan menjajakan dirinya di pinggir-pinggir jalan serta tersebar di
berbagai wilayah di daerah tersebut, dan juga dapat mengganggu
ketertiban sosial dalam masyarakat.
Namun
begitulah kebijakan publik, pemerintah daerah atau pemimpin daerahnya
harus berani mengambil resiko untuk kebijakan yang revolusioner atau
kontroversial. Karena jika para pemimpin daerah hanya berpaku kepada
kebijakan-kebijakan normatif saja tanpa adanya terobosan, maka daerah
tersebut akan merasakan kemajuan yang lambat dan tidak berpengaruh.
Tentu yang namanya terobosan adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang
dianggap oleh sebagian orang aneh, kontroversi dan diragukan, oleh
karena itu para pemimpin harus membuktikan bahwa terobosan yang
dilakukannya dapat membawa manfaat bagi masyarakat.
Menurut Anderson terdapat tiga teori yang dapat digunakan dalam proses pembuatan kebijakan yaitu :
1. Teori rasional
Teori
ini mengarahkan agar pembuatan kebijakan dilakukan secara rasional dan
komprehensif, dengan memperatikan dengan seksama berbagai alternatif
kebijakan yang ada.
2. Teori incremental
Teori
ini lebih memberikan deskripsi mengenai cara yang daat diambil dalam
membuat kebijakan, dan tidak melakukan perbandingan terhadap
permasalahan dan alternatif yang ada.
3. Teori mixed scanning
Teori yang menggabungkan antara teori rsional koprehensig dengan teori incremental.
Selain itu Anderson juga mengemukakan enam kriteria yang harus dipertimbangan dalam memilih kebijakan, yaitu :
1. Nilai-nilai yang dianut baik oleh organisasi, profesi, individu, kebijakan maupun ideologi.
2. Afiliasi partai politik
3. Kepentingan kontituen
4. Opini publik
5. Pepnghormatan terhadap pihak lain, serta
6. Aturan kebijakan
Itulah
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sebuah kebijakan
publik. Kebijakan publik yang baik seharusnya melibatkan peran serta
masyarakat, sehingga kebijakan tersebut tidak merugikan salah satu pihak
dan juga dapat berjalan dengan efektif karena melibatkan seluruh pihak
yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut. Hal penting yang harus
diperhatikan adalah pentingnya perencanaan yang matang dan implementasi
yang konsisten dalam sebuah kebijakan publik. Disamping itu masih
banyak teori-teori kebijakan publik lainnya yang dapat di pelajari
untuk lebih mengerti dan paham tentang proses yang terjadi dalam
pembuatan kebijakan.
Tidak ada komentar
Posting Komentar