Januari 31, 2016
Retrospeksi DPR periode 2004-2009
Sebelum
kita masuk lebih jauh, alangkah baiknya kita pahami terlebih apa itu
rtrospeksi. Agar pembahasan ini mudah dipahami dan dimengerti maksud
serta tujuan penulisan ini.
Dalam kamus ilmiah populer, retrospeksi adalah keinginan meninjau atau menghayati kembali ke belakang.
Atau retrospeksi bisa juga dikatakan sebagai cara pandang terhadap apa-apa yang sudah dilakukan, yang mana termasuk di dalamnya mengevaluasi, serta berharap dapat membangun rencana langkah-langkah prospektif, terobosan-terobosan di masa depan.
Atau retrospeksi bisa juga dikatakan sebagai cara pandang terhadap apa-apa yang sudah dilakukan, yang mana termasuk di dalamnya mengevaluasi, serta berharap dapat membangun rencana langkah-langkah prospektif, terobosan-terobosan di masa depan.
Kita
lihat kinerja DPR periode 2004-2009 ini bisa dikatakan buruk, karena
banyak persoalan yang membelit anggotanya. selain itu banyak persoalan
yang mengakibatkan tugas dan kewajiban DPR terkesampingkan dan memberi
hasil yang tidak optimal. Menurut PUKAT UGM rapor DPR periode ini adalah
rapor merah disebabkan terlihat ada kecenderungan tidak ingin
memperkuat pemberantasan korupsi. Itu terlihat dari PROLEGNAS yang
menempatkan pembahasan undang-undang yang membahas pemberantasan korupsi
berada di urutan terakhir. Dengan 85 RUU menempati daftar tunggu dari
282 RUU dalam Prolegnas.
Selain
itu kecenderungan tersebut semakin kuat karena justru anggota DPR
banyak yang terjerat korupsi. Bahkan Zainal mengatakan patut curiga jika
sebenarnya ada desain melemahkan KPK dan menghambat pemberantasan
korupsi. "Saya patut curiga adanya grand design yang mengarah pada upaya
melemahkan KPK dan menghambat terbitnya RUU Pengadilan Tipikor," kata
Zainal.
Kinerja
demokrasi yang berlangsung di DPR juga dinilai buruk karena produk
legislasi yang dihasilkan 30 persen justru bicara soal pemekaran.
Padahal disinyalir dalam proses pembahasan pemekaran daerah justru jadi
lahan subur korupsi. "Ada ribuan perkara korupsi di KPK. Banyak tindakan
koruptif anggota dewan yang belum disentuh. Kasus Agus Condro misalnya
jika dikejar bisa seret 50 anggota dewan," katanya.
Sementara
itu di sisi lain anggota DPR semakin membuat jarak dengan masyarakat,
terbukti dengan seringnya anggota DPR bepergian keluar negeri dari pada
ke daerah untuk menemui masyarakat dan menemukan sumber masalah dalam
masyarakat.
Anggota
DPR yang sering disebut sebagai anggota dewan terhormat justru
perilakunya mencerminkan bahwa ia tidak pantas menyandang titel
tersebut, seperti malas, korupsi, dan suap. Seperti dalam fungsinya yang
bertugas mengawasi jalannya pemerintahan justru sering menekan
pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun kelompok mereka.
Hal
ini seperti pernyataan formappi melalui Sebastian yang menyatakan bahwa
indikasi buruknya kinerja DPR yang ditemukan forum itu, pertama DPR
notabene merupakan wakil rakyat, tapi sayangnya jauh dari rakyat.
Misalnya lebih menyukai studi banding ke luar negeri daripada berdialog
dengan konstituen. Kedua, DPR bertugas menentukan proses legislasi, tapi
kenyataannya seringkali mengabaikan substansi legislasi. Ketiga, DPR
bertugas melakukan fungsi pengawasan, tapi dengan memaksakan kepentingan
diri terhadap kebijakan pemerintah. Keempat, DPR seyogyanya menjadi
jabatan terhormat, namun mereka kerap kali berperilaku buruk, misalnya
malas, menerima suap, dan korup.
Preskripsi DPR periode 2009-2014
Sebelumnya,
yang dimaksud dengan preskripsi menurut kamus besar bahasa indonesia
online adalah apa yg diharuskan; ketentuan (petunjuk) peraturan; atau petunjuk
tentang penggunaan obat. Memang istilah ini sering digunakan untuk
merujuk tentang tata cara penggunaan obat, namun disini kita melihat
bahwa ada yang harus dilakukan oleh anggota DPR periode 2009-2014 untuk
memperbaiki citra dan kinerja DPR.
Belajar
dari buruknya kinerja anggota dewan periode 2004-2009, PUKAT UGM
memberi perhatian kepada anggota dewan yang baru ini. Terutama karena
banyak terlihat wajah-wajah baru dalam parlemen yang diharapkan dapat
memberi angin segar dan perubahan bagi DPR. Kepada anggota dewan baru
ini tentu masyarakat menaruh harapan besar padanya. "Jangan lagi,
terkena virus ketidakpedulian seperti yang terjadi di komisi III DPR RI
periode sekarang. Sejumlah 19 orang dedengkotnya terpilih lagi di
periode mendatang dari 49 anggota lama," kata Zainal.
Selain
itu FORMAPI juga memberikan kepada anggota DPR yang baru yakni,
Pertama, mereka harus memegang teguh komitmen dan etika dalam
menjalankan representasi rakyat. Kedua, mereka harus lebih menekankan
kualitas daripada kuantitas. Ketiga harus mempunyai strategi legislatif
untuk memproyeksikan isu-isu yang akan jadi prioritas.
Dapat
kita lihat disini harapan besar masyarakat bertumpu pada
anggota-anggota dewan yang mayoritas merupakan wajah baru. Dengan
harapan kinerja DPR periode ini dapat lebih baik dan tidak terjebak
politik uang dan politik transaksional terutama dalam pembahasan APBN
yang rawan untuk dikorupsi.
Sejalan
dengan berbagai harapan yang muncul, anggota DPR yang baru juga harus
lebih peka dan sensitif terhadap persoalan-persoalan di masyarakat,
khususnya pada daerah pemilihan mereka. karena sebagai bentuk
pertanggung jawaban mereka kepada rakyat yang memilihnya, selain itu
dengan turun langsung maka akan didapatkan masalah konkret yang langsung
dihapadi masyarakat.
Menginjak
tahun keempat masa jabatan anggota dewan periode ini perkembangan DPR
masih rendah, kasus korupsi, malas, dan perjalanan luar negeri masih
menjadi masalah utama dalam DPR periode ini. Tentu disamping dengan
pembahasan RUU yang masih lambat dan lebih sering mencari informasi
keluar negeri yang nyatanya hanya untuk jalan-jalan dan ajang korupsi
anggaran dinas.
Berkenaan
dengan kunjungan luar negeri tersebut banyak tekanan berharap DPR
mengurangi intensitasnya, hal ini juga didukung dengan PPI yang berada
di negara tujuan aktif memberi pemahaman dan penolakan jika dirasa hal
tersebut kurang pas. Dari dalam negeri sendiri masyarakat juga
menghendaki kunjungan tersebut dikurangi dan fokus terhadap proses
legislasi yang masih lambat.
Masalah
lain yang juga sering menjadi sorotan adalah penggunaan anggaran yang
terlihat boros dan kurang perencanaan, seperti rencana pembangunan
gedung baru yang akhirnya tidak jadi, anggaran perbaikan toilet,
perbaikan ruang komisi, perbaikan pagar, serta pembangunan tempat parkir
motor.
Disini
lagi-lagi terjadi penyelewengan apa yang seharusnya dilakukan DPR
dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Anggota DPR harus kembali
melihat besarnya harapan masyarakat terhadap DPR periode ini, sehingga
meskipun beberapa anggotanya diterpa masalah tetap bisa fokus dan
memberi hasil terbaik bagi rakyat. Jika tidak maka bukan tidak mungkin
DPR periode ini bisa sama buruknya atau bahkan lebih buruk dari DPR
periode sebelumnya.
SUMBER
Tidak ada komentar
Posting Komentar