Juni 08, 2016
Tulisan ini sebenarnya akan di publish saat sedang ramai-ramainya pergantian pimpinan DPR beberapa bulan yang lalu. Namun dikarenakan sesuatu hal baru bisa di publish sekarang. Mungkin isi kontennya kurang sesuai dengan perkembangan politik saat ini, tapi diharapkan tetap dapat diterima dan tersampaikan maksud dari tulisan ini.
Akhir-akhir
ini kita disuguhkan berbagai macam berita yang menyiarkan tentang konflik di
tubuh DPR. Berbagai tingkah laku anggota dewan yang “terhormat” membuat rakyat
jenuh dan kecewa melihatnya. Betapa tidak, baru saja dilantik sebagai anggota DPR
mereka seakan-akan atau bahkan sudah lupa kepada rakyat yang dulu memilihnya.
Dari tayangan di televisi tersebut maka kita dapat tahu kemana sebenarnya
anggota dewan itu memihak, kerakyatkah? atau kepartai dan kepentingan kelompok
tertentu?
Memang,
kekuasaan itu menggoda, apalagi yang namanya politik tidak jauh-jauh dari
kekuasaan dan berebut kekuasaan. Dapat kita lihat selama konflik di DPR ini
berlangsung, kekuasaanlah yang menjadi sumber utama konflik. Dua kubu koalisi
sama-sama menginginkan posisi pimpinan karena pimpinan memegang kekuasaan yang
lebih tinggi dibanding anggota lainnya. Baik itu pimpinan DPR, Komisi, dan alat
kelengkapan DPR lainnya. Melalui pimpinan inilah mereka dapat mempengaruhi dan
menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompoknya. Hal itu terlihat jelas
bagaimana kedua kubu sama-sama ingin memegang kekuasaan untuk memegang kendali di
DPR.
Ironis
memang, sebagai anggota dewan yang mengatasnamakan rakyat. Namun, justru
menggadaikan kepentingan rakyat untuk kepentingan politik dan kepuasan politik
sesaat. Mereka lupa, sebagai seorang anggota
dewan mereka juga terikat oleh etika-etika politik yang harus dipatuhi.
Etika-etika politik yang dapat membuat politik lebih optimal dan menghasilkan
hasil yang terbaik bagi rakyat.
Paling
tidak ada tiga etika politik yang hampir dilupakan dan mungkin sudah dilupakan
oleh sebagian politisi dan anggota DPR saat ini, yaitu :
1. Keadilan
Saat ini anggota DPR RI yang tampil sebagai wakil
rakyat dan politisi di Indonesia semakin lama semakin lupa tujuan utama dari
politik. Mereka lupa keadilan adalah tujuan utama dalam politik. Seperti
diungkapkan oleh Benoît Girardin, keadilan adalah batang utama etika politik
dan keadilan adalah jantung dari politik. Bahkan sebelumnya, Peter Merkel sudah
menyatakan bahwa, “politik dalam bentuk sempurnanya adalah usaha mulia untuk
menggapai tatanan sosial yang baik dan adil”. Selain itu, jika kita melihat
dalam Pancasila, ternyata Pancasila juga sudah menyebutkan dalam sila kelima
bahwa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Maka dari itu, dapat kita lihat perkembangan politik
Indonesia saat ini semakin jauh dari penciptaan keadilan. Semakin lama kita
semakin jenuh dengan berbagai permainan politik yang mengatasnamakan rakyat, padahal
itu semua untuk kepentingan kelompok mereka sendiri.
Oleh karena itu, untuk memperbaiki politik di Indonesia
dan menciptakan keadilan bagi semua rakyat Indonesia, politisi dan pejabat
politik di negeri ini harus mengingat kembali tujuan utama dari politik yang
mulia. Mereka harus mengesampingkan kepentingan politik dan kepuasan politik
sesaat demi menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Tanggung Jawab
Hal kedua yang juga mulai dilupakan oleh para
politisi adalah tanggung jawab. Di pundak masing-masing politisi ini terdapat
tanggung jawab yang harus mereka emban selama menjabat sebagai pejabat politik.
Tanggung jawab merupakan inti dari sebuah etika politik. Hal ini diungkapkan
oleh Ibu Kushandajani, salah satu dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP
Semarang. Menurutnya, poin paling penting dalam etika politik adalah tanggung
jawab yang diemban masing-masing aktor politik. Bahkan Benoît Girardin juga
menyatakan bahwa, tanggung jawab merupakan sesuatu yang khas dari etika politik.
Maka dari itu, masyarakat akan menilai para politisi
dan anggota DPR ini melanggar etika politik atau tidak dengan melihat tanggung
jawab yang diembannya. Sudahkah mereka melaksanakan tanggung jawabnya sebagai
politisi maupun anggota DPR atau belum. Jika ternyata mereka melupakan tanggung
jawabnya sebagai anggota DPR maka rakyat akan menilai mereka sebagai orang yang
tak beretika politik atau tak bertanggung jawab.
Oleh karena itu, tanggung jawab menjadi hal yang
sangat penting dalam politik. Para politisi dan anggota DPR ini memiliki
tanggung jawab untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Jika mereka tidak
menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya maka mereka tidak berupaya
menciptakan keadilan bagi masyarakat. Maka dari itu, tanggung jawab harus
kembali menjadi hal yang penting untuk diingat oleh para politisi agar mereka
sadar bahwa, tujuan mereka masuk dalam politik adalah untuk menciptakan
keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi, bisnis, maupun kepentingan lain yang
tidak ada hubungannya dengan penciptaan keadilan bagi masyarakat.
3. Visi dan Proses
Hal terakhir yang kembali harus diingat oleh para politisi
adalah ungkapan Benoît Girardin bahwa, politik itu bukanlah filsafat tapi
praktek. Maka dari itu, disini perlu konsistensi dari visi dan proses yang
dijalankan oleh para anggota dewan. Artinya, proses anggota dewan menjalani
tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat dapat menunjukkan berhasil tidaknya
politik mereka.
Konsistensi yang dijalankan oleh para politisi dalam
mewujudkan visi utama politik dapat lebih dihargai dan di ingat oleh
masyarakat. Hal itu karena masyarakat akan lebih percaya dan menghargai proses
bagaimana seseorang menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten untuk
menciptakan keadilan bagi masyarakat. Maka dari itu, untuk politisi dan anggota
DPR, hal penting terakhir yang harus diingat adalah konsistensi menjalankan
visi yang sudah ditetapkan yaitu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat
indonesia.
Ketiga
hal inilah yang harus di ingat kembali oleh para politisi dan pejabat politik
yang saat ini sedang berkuasa di Indonesia. Seiring dengan mulai akurnya
konflik dua kubu di DPR maka diharapkan mereka mulai ingat lagi apa-apa saja
yang menjadi tanggung jawab dan tujuan utama dalam politik. Dengan begitu,
harapan untuk bisa merasakan keadilan dapat diwujudkan oleh para politisi dan
anggota DPR saat ini yang menjalankan visinya dengan konsisten dan bertanggung
jawab. Tetap ingat tujuan mulia dari politik, ingat sebenarnya politisi dan anggota
DPR memegang tanggung jawab besar yang harus dijalankan secara konsisten demi
terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
(AHN/SPTK)
Tidak ada komentar
Posting Komentar