ANALISIS ANGGARAN TENAGA KERJA DALAM APBD-P 2013 KABUPATEN INDRAMAYU

ANALISIS ANGGARAN TENAGA KERJA DALAM APBD-P 2013 KABUPATEN INDRAMAYU

·           Sekilas Indramayu Kabupaten Indramayu adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, yang ber ibu kota di In... Januari 31, 2016

·       

  Sekilas Indramayu

Kabupaten Indramayu adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, yang ber ibu kota di Indramayu. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Cirebon di tenggara, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Subang di barat. Kabupaten Indramayu terdiri atas 31 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 313 desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Indramayu berada di Kecamatan Indramayu, yang berada di pesisir Laut Jawa.

Indramayu dilintasi jalur pantura, yakni salah satu jalur terpadat di Pulau Jawa, terutama pada musim mudik. Kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api lintas utara Pulau Jawa, stasiun kereta api terbesar di Indramayu adalah Stasiun Jatibarang yang berada di Jatibarang, sekitar 19 km di selatan Kota Indramayu itu sendiri.
Beberapa kota-kota penting di wilayah Kabupaten Indramayu di antaranya adalah Indramayu, Jatibarang, Haurgeulis dan Karangampel. Walaupun Indramayu berada di Jawa Barat yang notabene adalah tanah Pasundan yang berbudaya dan berbahasa Sunda, namun sebagian besar penduduk Indramayu berbahasa Jawa khas Indramayu, masyarakat setempat menyebutnya dengan Dermayon, yakni dialek Bahasa Jawa yang hampir serupa dengan Dialek Cirebon. Di bagian selatan dan barat daya Kabupaten ini menggunakan bahasa Sunda, mengingat Kabupaten Indramayu itu sendiri berada di Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan budaya Sunda.

Kabupaten Indramayu dilalui jalur utama pantura, yakni jalur nomor satu sebagai urat nadi perekonomian pulau Jawa, jalur pantura Indramayu mulai dari ruas Partol-Lohbener-Jatibarang-Sukagumiwang. Juga jalur pantura Jatibarang-Karangampel-Krangkeng yang menuju ke arah Cirebon, sebagai jalur alternatif bisa melalui jalur Lohbener lalu ke kota Indramayu kemudian ke Karangampel diteruskan ke arah Cirebon. Oleh karena Indramayu dilalui oleh jalur utama pantura, maka wilayah Indramayu menjadi tempat persinggahan dan perantauan dari daerah di timur Pulau Jawa, sehingga Indramayu menjadi salah satu wilayah Jawa Barat yang berbahasa Jawa.

Kabupaten Indramayu juga dilalui oleh jalur kereta api. Stasiun kereta api terbesar berada di Jatibarang dan merupakan salah satu stasiun besar yang ada di Daerah Operasi 3 Cirebon.[1]

·         Indramayu banyak menghasilkan TKI

Kabupaten Indramayu merupakan daerah pengirim TKI terbesar ke 2 di Indonesia. Berdasarkan peta daerah asal TKI yang diterbitkan oleh Dit. PTKLN (Januari 2008-Juli 2010) Kemenakertrans, TKI asal Kabupaten Indramayu berjumlah 95.581 orang, setingkat di bawah Kabupaten Cirebon sebagai pengirim TKI teratas yang mengirimkan TKI sejumlah 129.717 orang.

Tenaga Kerja Indramayu yang berangkat ke luar negeri, berdasarkan data dari Dinsosnakertrans Kabupaten Indramayu untuk tahun 2010 sebanyak 2.915 orang dengan tujuan Saudi Arabia, Bahrain, Yordan, Qatar, UAE, Abu Dhabi, Oman, Syiria, Taiwan, Hongkong, Singapura, Malaysia, Macao, Jepang dan Korea.

Ketua Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) Maria Ulfa Anshori, yang juga berasal dari Indramayu, mengungkapkan, jumlah TKI bisa mencapai sekitar 3.000 orang per-kecamatan dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu.

Ø  Pekerja lokal tidak terserap perusahaan lokal

Dari 511 perusahaan yang tercatat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Indramayu, seluruh nya tidak mampu menyerap tenaga kerja lokal yang terus membeludak.

Akibatnya, lapangan kerja bagi masyarakat lokal di Kota Mangga sendiri sangat minim. Perusahaan tersebut lebih banyak menyerap tenaga kerja dari luar Indramayu. Sehingga menjadi wajar ketika warga Indramayu justru lebih memilih ke luar negeri atau ke luar kota untuk mencari kerja. Sebab lapangan pekerjaan di Indramayu sangat kurang, jika pun ada justru di isi oleh orang-orang dari luar Indramayu.[2]

Menurut Wawang Irawan, Kadinsosnakertrans Indramayu mencontohkan, dari jumlah angkatan kerja tahun 2011 yang mencapai 764.785 orang, hanya sekitar 700 di antaranya yang bekerja di Indramayu. Sisanya lebih memilih bekerja di luar daerah, bahkan luar negeri yang rata-rata menjadi pembantu rumah tangga.

Daerah yang banyak di pilih warga Indramayu untuk mencari kerja adalah di daerah sekitar seperti Subang, Karawang, dan Purwakarta karena banyaknya industri garmen di sana yang membutuhkan banyak tenaga kerja.

·         Kebijakan tenaga kerja di Indramayu tidak mengakomodir TKI dan Lokal

Meskipun Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah pengirim TKI terbesar di Indonesia, kebijakan tenaga kerja di Indramayu tampaknya belum memihak kepada mereka. Seperti contoh pembuatan kebijakan tenaga kerja yang mana justru di satukan antara pekerja lokal dan pekerja migran (TKI).

Rancangan peraturan daerah ini pun mendapat kritikan dari serikat pekerja dan buruh di Indramayu. Mereka menuntut untuk di pisahkannya peraturan yang mengatur antara buruh lokal dan buruh migran. Sebab pengelolaan dan sistem perlindungannya sangat jauh berbeda.[3]

demi menghemat anggaran, tidak menganggap serius persoalan tenaga kerja di Indramayu

Sementara sebelumnya, menurut Anggota DPRD Indramayu, Dalam SH KN dari fraksi Kebangkitaan Bangsa menjelaskan, Raperda tersebut awalnya memang diusulkan untuk dipisah antara buruh lokal dan migran, namun hal itu ditolak oleh eksekutif melalui Dinsosnakertrans Indramayu. Pihak eksekutif beralasan karena demi efektifitas anggaran, karena biaya pembuatannya pun mahal mencapai 200 juta untuk satu peraturan.

·         Keberpihakan Pemkab Terhadap Tenaga Kerja Kurang Tercermin Dari Anggarannya

Ø  Anggaran Kabupaten Indramayu masih mengandalkan pusat

Untuk melihat bagaimana keberpihakan pemerintah Kabupaten Indramayu kepada sektor tenaga kerja salah satunya adalah melalui anggaran. APBD Indramayu tahun 2013 ini sendiri sebesar Rp. 2.062.600.600.600,00 untuk pendapatan daerah. Sementara untuk pengeluaran belanja daerah sebesar Rp. 2.217.701.414.651,00.

Dari anggaran sebesar Rp. 2.062.600.600.600,00, Rp. 1.134.695.113.000,00 berasal dari dana alokasi umum pemerintah pusat dan 74.211.500.000,00 dana alokasi khusus. Dari sini bisa kita lihat bahwa ketergantungan pemerintah Indramayu kepada pemerintah pusat sangat tinggi, bahkan PAD nya sendiri hanya sebesar 8.3 persen dari total pendapatan pemerintah Kabupaten Indramayu sebesar Rp. 170.694.566.000,00.

Sangat memprihatinkan karena sebenarnya pelaksanaan otonomi daerah ini di laksanakan agar daerah menjadi mandiri dan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya. Tidak selalu menjadi daerah manja yang hanya bergantung pemberian dana dari pemerintah pusat.

 Bahkan dengan banyaknya TKW yang bekerja di luar negeri menjadikan devisa mengalir deras ke Indramayu. Tercatat sekitar 7.000 transaksi pengiriman uang per bulan yang diperkirakan mencapai Rp 1 miliar per hari. Jumlah uang yang dikirim para TKW ini melebihi PAD Kabupaten Indramayu dalam setahunnya[4].

Tidak hanya itu, penggunaan anggaran di Kabupaten Indramayu 55 persennya digunakan untuk menggaji pegawai, total dana yang di keluarkan adalah Rp. 1.135.345.760.651,00 untuk pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemkab Indramayu yang saat ini sekitar 16.355 orang[5]. Jumlah tersebut tersebar luas di berbagai dinas dan instansi.

Terlebih dengan kebijakan Bupati Indramayu, Hj Anna Sophanah yang memberikan THR pada saat lebaran. Jika setiap orang berhak mendapatkan tunjangan Rp300 ribu, berarti pemerintah harus menganggarkan Rp4,9 miliar lebih untuk tunjangan hari raya (THR) bagi kalangan PNS.

Dari anggaran yang di miliki pemkab Indramayu yang separuhnya untuk menggaji pegawai, dapat di lihat bagaimana alokasi anggaran untuk sektor lain. Anggaran untuk dinas tenaga kerja di Kabupaten Indramayu sendiri merupakan dinas yang memperoleh anggaran terendah nomor 10 sebesar Rp. 3.171.266.000,00. Jumlah ini lebih kecil dari anggaran THR hari raya sebesar 4.9 miliar lebih, dan 3 kali lebih kecil dari pada anggaran dana tidak terduga yang di anggarkan pemerintah Kabupaten sebesar Rp.10.305.000.000,00.

1.      Kantor Arsip Dan Perpustakaan                                             Rp.   800.000.000,00

2.      Badan Penanaman Modal Dan Perijinan                              Rp. 1.292.406.000,00

3.      Kantor Lingkungan Hidup                                                    Rp. 2.295.000.000,00

4.      Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas                      Rp. 2.610.000.000,00

5.      Dinas Pemuda,Olah Raga,Kebudayaan Dan Pariwisata       Rp. 2.718.000.000,00

6.      Kantor Satuan Polisi Pamomg Praja                                     Rp. 2.799.000.000,00

7.      Badan Kepegawaian Daerah                                                 Rp. 2.962.453.000,00

8.      Dinas Kehutanan Dan Perkebunan                                       Rp. 3.104.041.000,00

9.      Inspektorat                                                                            Rp. 3.153.362.000,00

10.  Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi         Rp. 3.171.266.000,00

11.  Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian          Rp. 3.185.360.000,00

12.  Akademi Keperawatan                                                          Rp. 3.330.484.000,00

13.  Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika              Rp. 3.427.096.000,00

14.  Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil                              Rp. 3.679.815.000,00

15.  Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                       Rp. 3.848.987.000,00

Anggaran tidak terduga sendiri disini rawan penyelewengan karena rincian dana ini tidak jelas akan digunakan untuk apa. Menyedihkan memang melihat alokasi anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas justru lebih besar dari anggaran dinas tenaga kerja yang sebenarnya dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja di Indramayu.

Terlebih dengan kebijakan Bupati Indramayu untuk memberi Kemudahan bagi  masuknya investor untuk menanamkan Modalnya di Kabupaten Indramayu, maka anggaran tidak jelas seperti anggaran tidak terduga dan bansos dapat digunakan untuk penyiapan tenaga kerja. Hal ini penting untuk menyambut investor yang akan masuk, sehingga tenaga kerja Indramayu dapat terserap maksimal oleh perusahaan baru yang muncul. Dengan anggaran tersebut dapat meningkatkan skill diberbagai bidang keterampilan, sehingga Diharapkan rekrutmen tenaga kerja yang Dibutuhkan oleh para investor pemerintah Kabupaten Indramayu dalam kondisi sudah siap.

Kesimpulan

            APBD Kabupaten Indramayu masih mengandalkan bantuan dana dari pemerintah pusat, akibatnya roda pemerintahan menjadi tidak fleksibel sebab Kabupaten Indramayu tidak memiliki pendapatan sendiri yang cukup.

            Alokasi anggaran dalam APBDP 2013 55 persennya masih digunakan untuk menggaji pegawai. Anggaran untuk belanja langsung jumlahnya kecil seperti anggaran untuk dinas sosial dan tenaga kerja Indramayu. Dari sini terlihat tenaga kerja belum mendapat perhatian lebih dari pemerintah kabupaten, meskipun banyak warganya yang bekerja di luar negeri.

---

[1] Profil Indramayu Indramayukab.go.id

[2] Wawang Irawan, Kadinsosnakertrans Indramayu (radarcirebon.com)

[3] anggota SBI, Iin

[4] November 2012  Komunitas TKI Indramayu Mari Bersama Wujudkan Kemandirian Dan Keadilan

[5] Kepala Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu, Drs H Eddy Mulyadi MM